Pemerintah Kota Tangerang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan aparatur sipil negara (ASN) melalui berbagai inisiatif inovatif. Salah satu langkah strategis dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tangerang, yang belum lama ini menggelar sejumlah kegiatan seperti webinar keselamatan kerja dan pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi pegawai. Upaya ini diambil demi mendorong pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Melalui pendekatan yang kolaboratif dan digital, BKPSDM Kota Tangerang login akses internalnya kini juga semakin terbuka untuk berbagai fungsi kepegawaian dan evaluasi kinerja. Dengan mengombinasikan teknologi dan pendekatan SDM yang holistik, instansi ini mulai membangun ekosistem pelayanan ASN yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah terhadap transformasi digital. Sejumlah rekrutmen ASN dan pengangkatan PPPK pun kini diawasi langsung oleh BKPSDM agar sesuai standar nasional.
Langkah sinergis tersebut tak lepas dari meningkatnya kebutuhan reformasi birokrasi, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin kompleks. Maka dari itu, transformasi yang dilakukan BKPSDM menjadi cerminan dari semangat pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan terintegrasi.
Pelatihan AI bagi pegawai Pemkot Tangerang terus diperluas
Dalam beberapa waktu terakhir, pelatihan berbasis kecerdasan buatan menjadi prioritas pengembangan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. BKPSDM Kota Tangerang memprakarsai inisiatif ini dengan menyasar pegawai lintas instansi untuk meningkatkan literasi teknologi mereka. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang cakap dalam memanfaatkan AI untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi publik.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Kementerian PAN-RB dan BKN mengenai pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan. Tak hanya itu, pelatihan ini juga bertujuan agar setiap pegawai memahami potensi AI dalam hal pengelolaan data, analitik prediktif, hingga optimalisasi layanan berbasis web dan aplikasi. Salah satu fokus utama adalah mengintegrasikan pelatihan AI dengan platform internal seperti SIPINTER atau sistem layanan kepegawaian lainnya.
Lebih menariknya, peserta tidak hanya diberikan teori, tetapi juga simulasi penggunaan alat bantu digital seperti chatbot, sistem penjadwalan otomatis, dan pengolahan big data. Dengan begini, para ASN tidak hanya adaptif, tetapi juga siap mengambil bagian dalam revolusi digital administrasi publik.
Webinar K3 dan sinergi daerah jadi prioritas strategis
Selain pelatihan AI, BKPSDM Kota Tangerang juga aktif menggelar webinar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Webinar ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keselamatan kerja para ASN, khususnya dalam situasi kerja hybrid yang kini semakin jamak diterapkan.
Webinar ini mengangkat tema “Tunjang Produktivitas dan Kesehatan ASN di Era Digital” dan diikuti oleh ratusan pegawai dari berbagai OPD. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya K3 sebagai fondasi kerja yang aman dan sehat, terutama ketika beban kerja meningkat akibat transformasi digital.
Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi lintas daerah. BKPSDM mengundang sejumlah pembicara dari daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan sistem keselamatan kerja digital, sehingga membuka wawasan baru tentang strategi pelaksanaan K3 yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Permohonan pengangkatan PPPK non-ASN jadi fokus utama
Salah satu isu yang mencuat adalah pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK. BKPSDM Kota Tangerang pppk menjadi lembaga yang berperan penting dalam mengawal proses ini. Kepala BKPSDM Kota Tangerang telah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan agar seluruh pegawai non-ASN yang terdata di BKN dapat diangkat menjadi PPPK.
Hal ini tentu menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pemerintahan kota. Menurut informasi dari sejumlah media lokal, jumlah pegawai non-ASN yang telah diverifikasi mencapai ribuan, dan semuanya telah disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan instansi masing-masing.
Langkah ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penghapusan tenaga honorer dan transisi ke sistem PPPK yang lebih jelas secara hukum dan administrasi. Dengan proses yang dikawal oleh BKPSDM, pengangkatan ini diharapkan bisa berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan polemik.
Meningkatkan layanan lewat digitalisasi sistem
Transformasi digital di BKPSDM Kota Tangerang bukan sekadar simbol perubahan, tetapi juga menjadi fondasi sistem pelayanan yang lebih responsif. Salah satu inovasi utama adalah pembaruan portal bkpsdm kota tangerang login yang kini menjadi titik utama untuk akses data pegawai, pelaporan SKP, hingga informasi rekrutmen dan pelatihan.
Pengembangan ini mempercepat proses administrasi, mulai dari proses mutasi, penilaian kinerja, hingga pengajuan kenaikan pangkat. Selain itu, sistem ini juga telah terintegrasi dengan platform nasional milik BKN, sehingga data bisa langsung tersinkronisasi tanpa harus melalui proses manual yang berulang-ulang.
Upaya ini juga dibarengi dengan peningkatan keamanan data, mengingat data kepegawaian termasuk informasi yang bersifat sensitif. Dengan penggunaan sistem autentikasi ganda dan pengawasan berkala, portal BKPSDM Kota Tangerang kini menjadi salah satu model digitalisasi layanan pegawai di tingkat pemerintah kota.
Sinergi antar daerah dan tantangan internal
Kegiatan kolaboratif yang dilakukan BKPSDM tidak hanya terbatas di dalam wilayah Kota Tangerang. Mereka juga menjalin kerja sama dengan instansi sejenis di wilayah Jabodetabek untuk saling bertukar praktik baik dalam pengelolaan ASN. Webinar kerja sama antar daerah menjadi salah satu media penting untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang berbagai tantangan dalam pengembangan SDM aparatur.
Namun demikian, di balik berbagai capaian itu, BKPSDM juga menghadapi sejumlah tantangan internal, termasuk kritik terhadap kinerja Kepala BKPSDM Kota Tangerang yang menuai perhatian publik. Sejumlah desakan untuk mengevaluasi kepemimpinan pun sempat muncul. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi publik.
Meski begitu, pihak DPRD Kota Tangerang telah menyampaikan bahwa segala proses evaluasi akan ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku. Sejumlah pihak juga menyarankan agar sinergi antara legislatif dan BKPSDM terus dijaga demi kelancaran agenda reformasi birokrasi di kota ini.
Kesimpulan
BKPSDM Kota Tangerang telah menunjukkan transformasi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ASN. Melalui pelatihan AI, webinar K3, pengangkatan PPPK, hingga digitalisasi layanan, instansi ini berupaya menjawab tantangan zaman dan menciptakan ekosistem birokrasi yang adaptif dan modern. Tantangan internal yang muncul pun menjadi bagian dari proses evaluasi untuk terus membangun institusi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Dengan kolaborasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, BKPSDM Kota Tangerang layak menjadi contoh dalam tata kelola kepegawaian daerah yang progresif dan inovatif.
